HUKRIM

TERNATE-Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi melalui Asta Cita dinilai belum tercermin dalam penanganan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024. Kasus yang telah bergulir selama tujuh hingga delapan bulan itu hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi ini memicu sorotan dari Pakar Hukum Keuangan Negara, Hendra…

TERNATE-Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara menuding pembangunan Vila Lago Montana di Kota Ternate sebagai bentuk pelanggaran hukum nyata yang merusak ekosistem alam. Ketua GPM, Sartono Halek, menyatakan bahwa proyek yang sebagian sudah beroperasi tersebut berlokasi di kawasan lindung yang seharusnya steril dari aktivitas konstruksi. Sartono mengungkapkan hal tersebut usai melakukan pantauan lapangan pada Jumat…

TERNATE-Kasus dugaan korupsi tunjangan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara semakin memanas. Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, telah menjalani pemeriksaan untuk kedua kalinya oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara pada Selasa (14/4/2026). Pemanggilan ulang terhadap orang nomor satu di birokrasi provinsi ini…

TERNATE-Koalisi Pemberantasan Korupsi Maluku Utara (KPK-Malut) menyoroti dugaan penyimpangan anggaran belanja perjalanan dinas (Perjadin) yang sangat fantastis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara. Dugaan kecurangan ini diduga terjadi selama tiga tahun berturut-turut, yakni dari 2022 hingga 2024, dengan total nilai mencapai Rp 21.737.332.000. Hal tersebut diungkapkan dalam orasi kritis…

TERNATE-Publik terus menuntut kejelasan, namun kasus dugaan tindak pidana korupsi tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara hingga hari ini masih berada dalam ketidakpastian. Sudah hampir enam bulan kasus ini bergulir, mulai dari tahap penyelidikan hingga penyidikan, tetapi belum juga menemukan titik terang. Menanggapi kondisi tersebut, Koalisi Pemberantasan Korupsi Maluku Utara kembali…

TERNATE-Polemik penilangan yang dilakukan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Ternate di area pasar higienis menuai perhatian publik. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Maluku Utara menilai perlu adanya kejelasan dan sinkronisasi kebijakan antara aparat kepolisian dan Pemerintah Kota Ternate. Secara hukum, tindakan penilangan oleh Satlantas memiliki dasar yang kuat karena diatur dalam Undang-Undang…

TERNATE –Perkembangan kasus insiden percobaan pembunuhan di Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, terus menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada dugaan keterlibatan istri pelaku yang dinilai turut berperan dalam aksi kekerasan terhadap korban, Aris. Keluarga korban bersama tim kuasa hukum menyatakan tengah menyiapkan langkah hukum untuk melaporkan istri pelaku ke pihak kepolisian….

TERNATE-Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara kembali menyuarakan kritik tajam terhadap kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara. Berbagai program strategis tahun 2025, mulai dari bantuan armada tangkap, pengembangan Kampung Nelayan, hingga pelaksanaan Festival Nyao Fufu, kini menjadi sorotan publik akibat dugaan ketidakjelasan dan penyimpangan. Ketua GPM Maluku Utara, Sartono Halek, mendesak aparat…

Ternate, jhazirahtimur-Kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait tunjangan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara hingga saat ini masih terkatung-katung. Padahal, sudah enam bulan lamanya proses berjalan, mulai dari penyelidikan hingga tahap penyidikan, namun belum ada titik terang yang memuaskan. Pakar Hukum, Hendra Karianga, menilai penanganan kasus ini harus segera diungkap secara tuntas. Penundaan yang terjadi saat…