HALSEL, Jhazirahtimur.com – Lebih dari 30 masyarakat Desa Kawasi mengikuti kegiatan Jelajah Warisan Budaya yang diselenggarakan Harita Nickel di Kawasan Industri Obi pada Sabtu pagi ini (23/5). Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat situs-situs sejarah, budaya, dan lingkungan yang berada di sekitar kawasan operasional perusahaan di Pulau Obi. Kegiatan dipandu oleh…
TERNATE- Lembaga Pengawasan Independen (LPI) Maluku Utara mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Polda Maluku Utara untuk segera menuntaskan berbagai kasus dugaan korupsi bernilai ratusan miliar rupiah yang hingga kini dinilai belum menunjukkan perkembangan berarti. Desakan tersebut disampaikan menyusul pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa…
TERNATE, Jhazirahtimur.com – Kebijakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, yang mengubah susunan pejabat pengelola kegiatan dinas menuai kritik keras. Kebijakan yang dinilai sepihak ini disinyalir membuka celah praktik monopoli dalam pengawasan maupun pelaksanaan pekerjaan fisik di lingkup dinas tersebut. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara…
SOFIFI, Jhazirahtimur.com – Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Sufari, mengeluarkan peringatan serius terkait kemungkinan timbulnya isu hukum dalam pelaksanaan kontrak payung, terutama pada proyek konstruksi dan program-program pemerintah. Keterangan ini disampaikannya saat menghadiri acara peluncuran kontrak payung untuk pekerjaan konstruksi jalan lapen dan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun Anggaran 2026, yang digelar di…
Sinergi BPPRD dan BPKAD Ternate Dorong Satu Data Keuangan yang Akurat TERNATE, Jhazirahtimur.com – Guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan serta akuntabel, Pemerintah Kota Ternate gencar menggerakkan kerja sama antara perangkat daerah terkait. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kini semakin mempererat kolaborasinya untuk…
TERNATE, Jhazirahtimur.com– Dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas (perjadin) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate telah resmi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI oleh Tim Hukum Nurjaya Hi. Ibrahim. Selain mengungkap praktik perjadin fiktif dan penggelembungan anggaran, laporan yang disertai bukti awal juga mengindikasikan adanya rekening penampungan yang…
TERNATE-Pihak terkait menegaskan bahwa laporan dugaan perjalanan dinas fiktif (SPPD) yang dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak memiliki keterkaitan dengan perkara etik yang ditangani Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate terhadap Nurjaya Hi. Ibrahim. Penegasan tersebut disampaikan Ahmad Rumasukun, yang menjadi narasumber utama dalam klarifikasi persoalan ini. Ia menekankan bahwa publik perlu membedakan secara…
TERNATE, Jhazirahtimur.com –Front Bersama Anti Korupsi Maluku Utara (FBAK-MALUT) mengajukan pertanyaan terkait sikap Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap tujuh anggota Dewan. Hal ini selain adanya dugaan penyimpangan alokasi anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) DPRD Kota Ternate senilai Rp26,3 miliar tahun 2024–2025 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja…
TERNATE, Jhazirahtimur – Front Bersama Anti Korupsi Maluku Utara (FBAK-MALUT) menggelar aksi Demonstrasi untuk mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara bertindak tegas terkait dugaan penyimpangan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Sekretariat DPRD Kota Ternate. Kasus ini sebelumnya telah dilaporkan anggota DPRD Kota Ternate Nurjaya ke BPK-RI Perwakilan Maluku Utara. Dalam orasinya di depan kantor…
TERNATE, Jhazirahtimur – Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) DPD Maluku Utara kembali melabrak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, Kamis (30/04/2026). Massa mendesak penegak hukum segera bertindak tegas dalam kasus dugaan korupsi proyek normalisasi kali di Kabupaten Kepulauan Sula yang nilainya mencapai Rp7.093.852.483,61. Ketua DPD GPM Malut, Sartono Halek, menegaskan kasus ini sudah berulang kali disuarakan, bahkan…
