BP2RD Ternate Jadi Contoh untuk Penguatan PAD Halmahera Utara
TERNATE, Jhazirahtimur.com – Komisi gabungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara melakukan kunjungan…
TERNATE, Jhazirahtimur.com – Komisi gabungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara melakukan kunjungan studi khusus ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate pada Jumat, 5 Juni 2026. Acara tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor BP2RD Kota Ternate, berlokasi di Kompleks Pohon Pala. Tim dari DPRD Halut datang untuk mempelajari praktik…
TERNATE, Jhazirahtimur.com – Lembaga Pengawasan Independen (LPI) Maluku Utara memberikan tantangan tegas dan batas waktu yang jelas kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara terkait penanganan kasus dugaan korupsi tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019–2024. Pihak pengawas ini menuntut agar aparat penegak hukum segera menetapkan tersangka paling lambat tanggal 15 Juni…
HALSEL, Jhazirahtimur.com – Lebih dari 30 masyarakat Desa Kawasi mengikuti kegiatan Jelajah Warisan Budaya yang diselenggarakan Harita Nickel di Kawasan Industri Obi pada Sabtu pagi ini (23/5). Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat situs-situs sejarah, budaya, dan lingkungan yang berada di sekitar kawasan operasional perusahaan di Pulau Obi. Kegiatan dipandu oleh…
TERNATE-Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi melalui Asta Cita dinilai belum tercermin dalam penanganan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024. Kasus yang telah bergulir selama tujuh hingga delapan bulan itu hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi ini memicu sorotan dari Pakar Hukum Keuangan Negara, Hendra…
TERNATE, Jhazirahtimur.com – Dalam program “Rabu Menyapa”, Sekretaris Daerah Rizal Marsaoly langsung mengambil apel di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate pada Rabu (20/5/2026) pagi. Ditemani Kepala BP2RD H. Mochtar Hasim, Rizal menekankan bahwa peningkatan kinerja organisasi tidak bisa lepas dari kerja kreatif dan inovatif – terutama dalam pengelolaan Pendapatan Asli…
TERNATE, Jhazirahtimur.com – Risman Irianto Djafar, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, menjadi sasaran desakan pencopotan dari Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SMMI) Maluku Utara. Massa SMMI menggelar aksi di depan Hotel Said Bela Ternate, kediaman Gubernur Sherly Tjoanda, untuk menuntut segera pelepasan Risman dari jabatannya. Ketua Wilayah…
TERNATE-Di tengah keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN), DPRD Kota Ternate diduga mendorong percepatan pencairan anggaran reses dan perjalanan dinas (perjadin) yang nilainya mencapai hampir Rp 9 miliar. Kondisi tersebut menjadi sorotan publik lantaran Pemerintah Kota Ternate saat ini masih menghadapi keterbatasan fiskal yang berdampak pada tertundanya pembayaran TPP ASN serta…
TERNATE-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Maluku Utara menyoroti tunggakan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) serta insentif RT/RW di Kota Ternate yang hingga kini belum terealisasi. Ketua DPD GPM Maluku Utara, Sartono Halek, meminta Pemerintah Kota Ternate melalui Wali Kota dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) segera…
TERNATE- Lembaga Pengawasan Independen (LPI) Maluku Utara mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Polda Maluku Utara untuk segera menuntaskan berbagai kasus dugaan korupsi bernilai ratusan miliar rupiah yang hingga kini dinilai belum menunjukkan perkembangan berarti. Desakan tersebut disampaikan menyusul pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa…
TERNATE, Jhazirahtimur.com – Kebijakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, yang mengubah susunan pejabat pengelola kegiatan dinas menuai kritik keras. Kebijakan yang dinilai sepihak ini disinyalir membuka celah praktik monopoli dalam pengawasan maupun pelaksanaan pekerjaan fisik di lingkup dinas tersebut. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara…