SOFIFI, Jhazirahtimur.com – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda membawa perubahan mendasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera meninggalkan kebiasaan lama yang hanya berisi daftar kegiatan, dan mulai menyusun rencana keuangan berbasis masalah riil, data lapangan yang akurat, serta solusi yang terukur dampaknya.
Arahan tegas ini disampaikan Sherly saat memimpin Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Maluku Utara, Senin (27/7/2026), sebagai langkah awal persiapan penyusunan anggaran tahun depan.
Sherly menegaskan secara lugas, ia tidak akan lagi menyetujui usulan program yang hanya sekadar mencantumkan daftar pekerjaan tanpa menjelaskan persoalan mendasar yang ingin diselesaikan.
“Jangan bawa ke saya sekadar daftar program. Pasti akan saya tolak,” tegasnya.
Menurut Gubernur, setiap satuan kerja wajib terlebih dahulu memetakan tantangan di bidangnya sebelum meminta anggaran. Ia meminta Dinas Perikanan mendengar langsung keluh kesah nelayan, Dinas Pertanian turun menemui petani, Dinas Kesehatan memahami kesulitan yang dirasakan pasien, serta Dinas Pendidikan mencari tahu hambatan nyata yang dihadapi guru dan siswa di sekolah.
“Kalau belum tahu masalahnya, segera turun ke lapangan dan cari tahu. Dengarkan nelayan, dengarkan petani, dengarkan pasien, dengarkan guru dan murid. Kalau belum punya datanya, segera kumpulkan datanya,” pesannya.
Pemprov Maluku Utara kini menerapkan prinsip: anggaran harus berbasis bukti, bukan asumsi atau sekadar perkataan.
“Saya tidak mau lagi menerima usulan yang berdasar ‘katanya’. Semua harus berlandaskan data yang nyata,” ujar Sherly.
Sebagai contoh nyata, di sektor pendidikan, OPD harus mampu memaparkan secara rinci mulai dari kualitas pengajar, penyerapan dana Bantuan Operasional Sekolah, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, hingga upaya nyata meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik.
Sherly menjamin dukungan anggaran penuh bagi setiap usulan yang mampu menunjukkan keterkaitan jelas antara masalah, data pendukung, solusi yang ditawarkan, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
“Berapapun jumlah anggarannya, jika manfaatnya jelas dan terbukti mampu menyelesaikan masalah rakyat, saya akan berikan tanpa ragu,” janjinya.
Perubahan pola pikir ini dianggap mendesak mengingat keterbatasan kemampuan fiskal daerah saat ini. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pun menjadi fokus utama agar ruang gerak pembangunan semakin luas.
“Ingatlah, anggaran bukanlah hak milik OPD semata. Anggaran adalah alat untuk meringankan beban dan menyelesaikan persoalan masyarakat. Jika sebuah program tidak memberi dampak nyata, tidak ada alasan bagi kita untuk membiayainya,” tandas Sherly.
Dengan langkah ini, diharapkan APBD 2027 nanti benar-benar menjadi instrumen yang efektif, tepat sasaran, dan menjawab kebutuhan nyata seluruh masyarakat di Bumi Kie Raha.
