Ternate, jhazirahtimur-Kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait tunjangan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara hingga saat ini masih terkatung-katung. Padahal, sudah enam bulan lamanya proses berjalan, mulai dari penyelidikan hingga tahap penyidikan, namun belum ada titik terang yang memuaskan. Pakar Hukum, Hendra Karianga, menilai penanganan kasus ini harus segera diungkap secara tuntas. Penundaan yang terjadi saat…

Sofifi, jhazirahtimur.com-Kepolisian Daerah Maluku Utara menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum terkait kasus pembunuhan yang terjadi dalam konflik antarwarga Desa Banemo dan Desa Sibenpopo, Kabupaten Halmahera Tengah. Penanganan perkara tersebut dipastikan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kapolda Maluku Utara melalui Kabidhumas Kombes Pol. Wahyu Istanto Bram W., S.H., S.I.K., M.I.K., menyampaikan bahwa pihaknya tidak…

Ternate, jhazirahtimur.com-Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Negara (LIN) Maluku Utara mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk menuntaskan dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Maluku Utara periode 2019-2024. Kasus ini telah menggemparkan publik Maluku Utara dan ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan sudah masuk ranah pidana yang berpotensi merugikan negara hingga ratusan miliaran rupiah. Ketua…

Sofifi, jhazirahtimur.com-Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Maluku Utara menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Bripka RAP alias Raeychand dalam sidang kode etik, Senin (6/4/2026). Sidang berlangsung di Aula TMCC lantai dua Polres Ternate. Dalam persidangan tersebut, Bripka RAP dinyatakan melanggar kode etik profesi Polri terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)….

Ternate, jhazirahtimur.com – Penanganan dugaan korupsi proyek normalisasi jalan di Kabupaten Kepulauan Sula senilai Rp 7,09 miliar hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti. Kondisi ini memicu sorotan publik terhadap komitmen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara dalam pemberantasan korupsi. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara secara terbuka mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum, baik…