TERNATE-Insiden tilang yang terjadi di kawasan Pasar Higienis, Kota Ternate, mendorong Lembaga Pengawasan Independen (LPI) Maluku Utara angkat bicara.
LPI menilai peristiwa tersebut tidak bisa dilepaskan dari lemahnya koordinasi antara Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Ternate.
Koordinator LPI Malut, Rajak Idrus, mengatakan bahwa ketidakharmonisan hubungan kerja kedua instansi ini telah menempatkan masyarakat pada posisi yang merugikan.
“Insiden tilang di Pasar Higienis adalah potret nyata betapa lemahnya koordinasi antara Dishub dan Satlantas. Masyarakat yang sudah membayar retribusi parkir sesuai Perda, tiba-tiba ditilang oleh Satlantas. Ini tidak boleh terjadi jika koordinasi berjalan baik,” ujar Rajak Idrus, Sabtu (11/4/2026).
Ia menjelaskan, Dishub Kota Ternate memiliki kewenangan mengelola parkir berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 yang direvisi menjadi Perda Nomor 14 Tahun 2023.
Sementara itu, Satlantas Polres Ternate bertindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Menurut Rajak, kedua regulasi tersebut sebenarnya tidak bertentangan jika ada mekanisme koordinasi yang matang.
Namun kenyataannya, Dishub menetapkan titik parkir resmi tanpa berkonsultasi dengan Satlantas, sehingga lokasi yang dianggap sah oleh Pemkot justru berpotensi melanggar aturan lalu lintas.
“Ini akar masalahnya: tidak ada komunikasi. Dishub buat kebijakan sendiri, Satlantas bertindak sendiri. Masyarakat yang menjadi korban kegagalan koordinasi ini,” tegasnya.
LPI Malut mendesak agar Wali Kota Ternate dan Kapolres Ternate segera menginstruksikan jajarannya untuk duduk bersama. Forum koordinasi yang menghasilkan kesepahaman teknis tentang titik parkir bebas tilang harus segera diwujudkan.
“Jangan biarkan warga terus menerus dirugikan karena lemahnya koordinasi antar instansi. Ini darurat,” pungkas Rajak. (Tim)
