Wali Kota Segera Evaluasi Plt Kadishub, PSMP Malut Soroti Rentetan Masalah Transportasi di Ternate

TERNATE-Sejak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate dinakhodai Faisal Bahruddin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas, berbagai persoalan di sektor transportasi terus bermunculan dan menjadi sorotan publik.

Salah satu yang terbaru adalah kasus penilangan di kawasan Pasar Higienis Kota Ternate yang menuai kontroversi.

Peristiwa ini dinilai sebagai bagian dari rangkaian persoalan transportasi yang belum terselesaikan.

Ketua Harian DPD PSMP Maluku Utara, Mudasir Ishak, mendesak Wali Kota Ternate untuk segera mengevaluasi kinerja Plt Kadishub.

Desakan tersebut muncul setelah mencuat sejumlah kasus yang dianggap mencerminkan lemahnya tata kelola perhubungan di daerah.

Mulai dari polemik Queen Merry, keluhan penerangan lampu jalan oleh anggota DPRD Kota Ternate, aksi Ikatan Sopir Angkot beberapa waktu lalu, hingga penilangan di Pasar Higienis, semuanya dinilai sebagai indikator kurang optimalnya kepemimpinan di tubuh Dishub Kota Ternate.

Menurut Mudasir, sektor perhubungan memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan wajah kota dan pelayanan publik. Karena itu, ia menilai kepemimpinan yang kuat dan profesional sangat dibutuhkan.

“Dishub itu mengatur hampir separuh wajah Kota Ternate. Kalau tata kelola transportasi amburadul, dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Karena itu perlu evaluasi serius,” tegas Mudasir Ishak, Sabtu (11/4/2026).

Ia menambahkan, persoalan transportasi tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga menyentuh ketertiban, kenyamanan, dan citra kota di mata publik.

Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta tidak mengabaikan berbagai persoalan yang terus berulang.

Mudasir berharap evaluasi yang dilakukan tidak sekadar administratif, tetapi juga menyasar aspek kepemimpinan dan kemampuan manajerial.

Tujuannya agar ke depan Dinas Perhubungan dapat bekerja lebih profesional, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Ini bukan soal personal, tapi soal kepentingan publik. Kalau memang tidak mampu, sebaiknya diganti dengan figur yang lebih kompeten,” pungkas Mudasir. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *