MALUT

Jhazirahtimur – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, telah menetapkan Erva Pramukawaty sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara. Sebelumnya, Erva menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD Malut. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800.1.3.3/SP-MU/035/III/2026 yang dikeluarkan di Sofifi pada 2 Maret 2026 menetapkan bahwa Erva yang berkedudukan…

Jhazirahtimur.com – Penanganan dugaan korupsi anggaran tunjangan DPRD Maluku Utara memasuki babak baru. Status perkara yang telah ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara membuka ruang pertanggungjawaban hukum bagi pihak-pihak yang memegang kendali pengelolaan anggaran. Nama mantan Sekretaris DPRD Maluku Utara, Abubakar Abdullah, yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) periode 2019–2024, kini…

Jhazirahtimur.com – Dugaan penyalahgunaan anggaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019–2024 resmi memasuki tahap penyidikan. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menyatakan telah menemukan bukti awal yang cukup untuk meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Nilai anggaran yang menjadi objek perkara mencapai Rp187,9 miliar. Angka tersebut merujuk pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ)…

Jhazirahtimur.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Samsudin Abdul Kadir, dilaporkan berstatus terperiksa dalam dua perkara pidana, yakni dugaan wanprestasi dan korupsi dana hibah (WKDH) serta kasus terkait tunjangan anggota DPRD. Kondisi tersebut memicu desakan kepada Gubernur Maluku Utara untuk segera menonaktifkannya dari jabatan. Sejumlah pihak menilai langkah penonaktifan diperlukan guna menjaga kredibilitas dan…

Jhazirahtimur.com – Pakar hukum Hendra Karianga menilai pengacara Junaidi kurang memahami tata kelola keuangan negara dalam polemik tunjangan DPRD Provinsi Maluku Utara. Ia menegaskan bahwa pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan harus dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial. Menurut Hendra, jika ingin membedah persoalan tersebut, maka rujukan utama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara…

Jhazirahtimur.com –  Pakar hukum Hendra Karianga meyakini Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Kejati Malut) segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019–2024. Keyakinan itu disampaikan Hendra setelah Kejati Malut resmi meningkatkan status perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan. “Saya yakin, dalam satu hingga…

Jhazirahtimur.com – Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Kejati Malut) menaikkan status penanganan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019–2024 dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Keputusan tersebut diambil setelah tim penyelidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus memeriksa sekitar 20 saksi dari unsur eksekutif dan legislatif serta mengumpulkan sejumlah…

Jhazirahtimur.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Tim Penanganan Darurat kembali meninjau lokasi terdampak banjir di Kabupaten Halmahera Utara, Sabtu (7/2/2026). Peninjauan difokuskan pada sejumlah jembatan dan ruas jalan vital yang mengalami kerusakan akibat banjir besar pada awal Januari 2026. Rombongan dipimpin Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Utara, Fehby Alting, didampingi Asisten Perdata…

Jhazirahtimur.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara kembali memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Samsudin Abdul Kadir, terkait penyidikan dugaan korupsi anggaran makan minum (mami) dan perjalanan dinas Wakil Kepala Daerah (WKDH) tahun anggaran 2022. Pemeriksaan oleh Bidang Pidana Khusus Kejati Maluku Utara itu berlangsung pada Senin (9/2/2026) dan menjadi bagian dari pengembangan perkara…