Jhazirahtimur.com – Suatu kebaikan yang menyentuh hati kembali menjadi bukti nyata komitmen Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, untuk memberikan manfaat pada masyarakat yang dicintainya. Lewat Program Nasab Baitullah, dua warga kota Ternate kini mendapatkan kesempatan emas untuk menunaikan ibadah umroh, dengan seluruh biaya ditanggung dari dana pribadi yang disalurkan melalui Yayasan Nasri Abubakar (Nasab)….
Jhazirahtimur.com – Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 5 Februari 2026 mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Maluku Utara pada November 2025 turun menjadi 4,44 persen (sekitar 31,02 ribu orang) dari total angkatan kerja 699,02 ribu orang. Sektor penyerap tenaga kerja terbesar adalah industri pengolahan (25,23%), diikuti Pertanian/Kehutanan/Perikanan (23,76%), dan Perdagangan (12,23%). Penurunan TPT sebesar…
TERNATE, Jhazirahtimur.com – Dua ibu hamil dari wilayah BAHIM (Batang Dua, Hiri, Moti) harus menjalani rujukan medis darurat selama lebih dari 12 jam menggunakan kapal penumpang KM Sabuk Nusantara 115. Pada saat yang sama, ambulans laut milik Pemerintah Kota Ternate yang telah dianggarkan sekitar Rp3,5 miliar sejak Oktober 2025 dilaporkan tidak beroperasi saat dibutuhkan. Kedua pasien,…
Jhazirahtimur.com – Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, secara resmi membuka Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Perencanaan 2027. Kegiatan yang berlangsung di Royal Resto Kalumpang pada hari Selasa (10/3/2026) ini dihadiri juga oleh Sekretaris Daerah Kota Ternate, H. Rizal Marsaoly, serta seluruh Kepala OPD dan Camat…
Jhazirahtimur.com — Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, kembali menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat melalui Yayasan NASAB. Pada Minggu (8/3/2026), yayasan tersebut membagikan 1.000 paket sembako kepada kelompok masyarakat rentan di Ternate, Maluku Utara. Penyaluran bantuan dipusatkan di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan. Sejak pagi, warga yang terdiri dari lansia, janda, anak yatim-piatu, penyandang…
Jhazirahtimur – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, telah menetapkan Erva Pramukawaty sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara. Sebelumnya, Erva menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD Malut. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800.1.3.3/SP-MU/035/III/2026 yang dikeluarkan di Sofifi pada 2 Maret 2026 menetapkan bahwa Erva yang berkedudukan…
Jhazirahtimur.com – Penanganan dugaan korupsi anggaran tunjangan DPRD Maluku Utara memasuki babak baru. Status perkara yang telah ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara membuka ruang pertanggungjawaban hukum bagi pihak-pihak yang memegang kendali pengelolaan anggaran. Nama mantan Sekretaris DPRD Maluku Utara, Abubakar Abdullah, yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) periode 2019–2024, kini…
Jhazirahtimur.com – Dugaan penyalahgunaan anggaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019–2024 resmi memasuki tahap penyidikan. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menyatakan telah menemukan bukti awal yang cukup untuk meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Nilai anggaran yang menjadi objek perkara mencapai Rp187,9 miliar. Angka tersebut merujuk pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ)…
Jhazirahtimur.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Samsudin Abdul Kadir, dilaporkan berstatus terperiksa dalam dua perkara pidana, yakni dugaan wanprestasi dan korupsi dana hibah (WKDH) serta kasus terkait tunjangan anggota DPRD. Kondisi tersebut memicu desakan kepada Gubernur Maluku Utara untuk segera menonaktifkannya dari jabatan. Sejumlah pihak menilai langkah penonaktifan diperlukan guna menjaga kredibilitas dan…
Jhazirahtimur.com – Pakar hukum Hendra Karianga menilai pengacara Junaidi kurang memahami tata kelola keuangan negara dalam polemik tunjangan DPRD Provinsi Maluku Utara. Ia menegaskan bahwa pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan harus dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial. Menurut Hendra, jika ingin membedah persoalan tersebut, maka rujukan utama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara…
