Polemik Tunjangan DPRD Maluku Utara, Pakar Hukum Nilai Pengacara Junaidi Tidak Pahami Tata Kelola Keuangan Negara
Jhazirahtimur.com – Pakar hukum Hendra Karianga menilai pengacara Junaidi kurang memahami tata kelola keuangan negara dalam polemik tunjangan DPRD Provinsi Maluku Utara. Ia menegaskan bahwa pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan harus dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial. Menurut Hendra, jika ingin membedah persoalan tersebut, maka rujukan utama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara…

