SOFIFI, Jhazirahtimur.com – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda meresmikan pengangkatan tiga pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dalam penyegaran birokrasi Pemprov Malut, Kamis (16/7/2026). Di antara ketiga nama tersebut, Hairil H. Hukum menjadi sorotan utama setelah dinobatkan memimpin Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) secara definitif, berkat kinerja dan prestasi yang ditunjukkan saat menjabat pelaksana tugas.
Pelantikan dipimpin Sekretaris Daerah Samsuddin Abdul Kadir di Ruang Rapat Lantai IV Kantor Gubernur. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 821.3.3/KEP/JPTP-MU/004/VII/2026, selain Hairil, dua pejabat lainnya yang mendapat kepercayaan memegang jabatan strategis adalah Ali Fataruba dan Suryanto Andili.
Saat memimpin BPBJ secara sementara, Hairil H. Hukum dinilai berhasil membawa perubahan signifikan: menyederhanakan proses lelang, meningkatkan transparansi pengadaan, serta menekan potensi penyimpangan. Berkat kinerja nyata itulah, ia kini dipercaya memegang amanah sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa secara penuh.
Sementara itu, terjadi penyesuaian tugas pada dua biro lain:
– Ali Fataruba: sebelumnya menjabat Kepala Biro Pemerintahan, kini dipercaya memimpin Biro Administrasi Pimpinan (Adpim).
– Suryanto Andili: yang sebelumnya mengemban tugas sebagai Kepala Biro Ekonomi, kini dirotasi untuk memimpin Biro Pemerintahan.
Dalam amanatnya, Gubernur Sherly Tjoanda menyebut Maluku Utara sedang berada pada momentum penting dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, kondisi tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan kemiskinan, penguatan konektivitas antarpulau, serta tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan akuntabel.
Ia mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar tidak terjebak pada rutinitas birokrasi belaka. “Saya tidak membutuhkan birokrasi yang sekadar sibuk bekerja. Saya membutuhkan birokrasi yang mampu menyelesaikan persoalan. Ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan banyaknya rapat yang dipimpin atau dokumen yang ditandatangani, melainkan kemampuannya menghadirkan solusi, mempercepat pelayanan, menyederhanakan proses, dan membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sherly menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah menjadikan inovasi sebagai budaya kerja. Seluruh perangkat daerah diminta menginventarisasi, mendokumentasikan, dan mengunggah berbagai inovasi instansi paling lambat 7 Agustus 2026 guna mengikuti penilaian Innovative Government Award (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri.
“Target kita jelas: mengantarkan Maluku Utara masuk lima besar Indeks Inovasi Daerah tingkat nasional. Ini bukan sekadar mengejar prestasi, tapi membangun birokrasi yang terus belajar, terus berbenah, dan terus menghadirkan solusi atas setiap persoalan pembangunan,” pungkas Sherly.
