Sinergi BPPRD dan BPKAD Ternate Dorong Satu Data Keuangan yang Akurat TERNATE, Jhazirahtimur.com – Guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan serta akuntabel, Pemerintah Kota Ternate gencar menggerakkan kerja sama antara perangkat daerah terkait. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kini semakin mempererat kolaborasinya untuk…
TERNATE, Jhazirahtimur.com– Dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas (perjadin) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate telah resmi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI oleh Tim Hukum Nurjaya Hi. Ibrahim. Selain mengungkap praktik perjadin fiktif dan penggelembungan anggaran, laporan yang disertai bukti awal juga mengindikasikan adanya rekening penampungan yang…
TERNATE-Pihak terkait menegaskan bahwa laporan dugaan perjalanan dinas fiktif (SPPD) yang dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak memiliki keterkaitan dengan perkara etik yang ditangani Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate terhadap Nurjaya Hi. Ibrahim. Penegasan tersebut disampaikan Ahmad Rumasukun, yang menjadi narasumber utama dalam klarifikasi persoalan ini. Ia menekankan bahwa publik perlu membedakan secara…
TERNATE, Jhazirahtimur.com –Front Bersama Anti Korupsi Maluku Utara (FBAK-MALUT) mengajukan pertanyaan terkait sikap Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap tujuh anggota Dewan. Hal ini selain adanya dugaan penyimpangan alokasi anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) DPRD Kota Ternate senilai Rp26,3 miliar tahun 2024–2025 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja…
TERNATE, Jhazirahtimur – Front Bersama Anti Korupsi Maluku Utara (FBAK-MALUT) menggelar aksi Demonstrasi untuk mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara bertindak tegas terkait dugaan penyimpangan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Sekretariat DPRD Kota Ternate. Kasus ini sebelumnya telah dilaporkan anggota DPRD Kota Ternate Nurjaya ke BPK-RI Perwakilan Maluku Utara. Dalam orasinya di depan kantor…
TERNATE, Jhazirahtimur – Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) DPD Maluku Utara kembali melabrak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, Kamis (30/04/2026). Massa mendesak penegak hukum segera bertindak tegas dalam kasus dugaan korupsi proyek normalisasi kali di Kabupaten Kepulauan Sula yang nilainya mencapai Rp7.093.852.483,61. Ketua DPD GPM Malut, Sartono Halek, menegaskan kasus ini sudah berulang kali disuarakan, bahkan…
TERNATE, Jhazirahtimur.com – Langkah tegas anggota DPRD Nurjaya, yang melaporkan dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang juga terkait erat dengan kasus Vila Lago Montana, ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memicu perdebatan panas publik. Banyak yang bertanya apakah tindakan itu hanya membuka aib internal lembaga, namun Ketua Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara,…
TERNATE, Jhazirahtimur.com — Dalam upaya memperkuat kerjasama strategis di bidang perpajakan, Pemerintah Kota Ternate menyelenggarakan pertemuan bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Acara yang berfokus pada pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta optimalisasi bagi hasil pajak, digelar pada hari Rabu (29/4/2026) sore. Pertemuan…
TERNATE, Jhazirahtimur.com — Tim Pembina, Pengendali, dan Pengawasan Galian C Provinsi Maluku Utara (Malut), yang dibentuk secara langsung oleh Gubernur Sherly Tjoanda Laos, telah memulai langkah strategis untuk mendata dan mengoptimalkan pengelolaan usaha galian C di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Kegiatan yang berlangsung selama kurang lebih satu minggu – mulai Senin hingga Minggu – dirancang…
JAKARTA, Jhazirahtimur – Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) resmi memproses gugatan sengketa kontrak yang diajukan terhadap Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Gugatan dengan nomor perkara 49011/III/ARB-BANI/2026 diajukan oleh PT Lasisco Haltim Raya (Pemohon) terkait proyek pembangunan jalan yang hingga kini belum dilunasi oleh pemerintah daerah. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, selaku pimpinan tertinggi Pemerintah Daerah…
