2026

TERNATE-Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara menuding pembangunan Vila Lago Montana di Kota Ternate sebagai bentuk pelanggaran hukum nyata yang merusak ekosistem alam. Ketua GPM, Sartono Halek, menyatakan bahwa proyek yang sebagian sudah beroperasi tersebut berlokasi di kawasan lindung yang seharusnya steril dari aktivitas konstruksi. Sartono mengungkapkan hal tersebut usai melakukan pantauan lapangan pada Jumat…

TERNATE-Kasus dugaan korupsi tunjangan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara semakin memanas. Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, telah menjalani pemeriksaan untuk kedua kalinya oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara pada Selasa (14/4/2026). Pemanggilan ulang terhadap orang nomor satu di birokrasi provinsi ini…

TERNATE-Koalisi Pemberantasan Korupsi Maluku Utara (KPK-Malut) menyoroti dugaan penyimpangan anggaran belanja perjalanan dinas (Perjadin) yang sangat fantastis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara. Dugaan kecurangan ini diduga terjadi selama tiga tahun berturut-turut, yakni dari 2022 hingga 2024, dengan total nilai mencapai Rp 21.737.332.000. Hal tersebut diungkapkan dalam orasi kritis…

TERNATE-Publik terus menuntut kejelasan, namun kasus dugaan tindak pidana korupsi tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara hingga hari ini masih berada dalam ketidakpastian. Sudah hampir enam bulan kasus ini bergulir, mulai dari tahap penyelidikan hingga penyidikan, tetapi belum juga menemukan titik terang. Menanggapi kondisi tersebut, Koalisi Pemberantasan Korupsi Maluku Utara kembali…

TERNATE-Polemik penilangan yang dilakukan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Ternate di area pasar higienis menuai perhatian publik. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Maluku Utara menilai perlu adanya kejelasan dan sinkronisasi kebijakan antara aparat kepolisian dan Pemerintah Kota Ternate. Secara hukum, tindakan penilangan oleh Satlantas memiliki dasar yang kuat karena diatur dalam Undang-Undang…