TERNATE-Kondisi keamanan dan kerukunan di Maluku Utara tengah diuji sangat keras.
Dalam waktu berdekatan, terjadi sejumlah peristiwa yang memicu ketegangan sosial, mulai dari kericuhan malam takbiran di Halmahera Utara, pernyataan provokatif bernada ancaman dari anggota DPRD, hingga kerusuhan antar desa di wilayah Patani, Halmahera Tengah.
Rangkaian kejadian ini memunculkan pertanyaan serius terkait efektivitas program moderasi beragama yang selama ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, Kementerian Agama, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Ketua Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara, Sartono Halek, secara tegas menyoroti kinerja institusi-institusi tersebut.
Ia menilai ada kelalaian serius dalam menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat yang majemuk.
“Kami melihat adanya kelalaian serius. Bagaimana mungkin dalam waktu berdekatan terjadi insiden yang mengancam persatuan ini? Ini menunjukkan bahwa program moderasi beragama dan upaya menjaga kerukunan selama ini hanya berjalan di atas kertas dan tidak menyentuh akar masalah,” ujar Sartono.
Ia juga mempertanyakan peran aktif pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam meredam potensi konflik sejak dini. Menurutnya, situasi yang memanas saat ini tidak lepas dari lemahnya deteksi dini dan respons cepat terhadap gejolak sosial di masyarakat.
Kericuhan pertama terjadi pada malam takbiran Idulfitri di Desa Gamsungi, Tobelo, Halmahera Utara.
Insiden dipicu oleh aksi seorang warga yang menghadang pawai takbiran karena keberatan terhadap atribut yang dibawa peserta.
Peristiwa ini kemudian berujung bentrokan, meskipun pelaku akhirnya menyerahkan diri kepada aparat.
Belum mereda situasi tersebut, publik kembali dihebohkan oleh beredarnya tangkapan layar percakapan seorang anggota DPRD berinisial AK Sandri Kitong yang memuat kalimat bernada ancaman “baku bunuh sudah” serta pernyataan yang dianggap merendahkan kegiatan literasi.
Pernyataan itu memicu kecaman luas karena dinilai tidak mencerminkan sikap seorang wakil rakyat, meski yang bersangkutan telah menyampaikan permohonan maaf.
Di sisi lain, ketegangan juga terjadi di wilayah Patani, Halmahera Tengah, yang melibatkan konflik antar desa.
Insiden ini semakin memperpanjang daftar persoalan sosial yang harus segera ditangani secara serius dan menyeluruh.
Sartono menegaskan bahwa kedamaian merupakan aset yang sangat berharga bagi Maluku Utara, yang memiliki sejarah panjang konflik sosial. Karena itu, ia mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak lengah.
“Gubernur dan Wakil Gubernur harus turun tangan serius. Jangan biarkan Maluku Utara kembali gelap. Pejabat harus memberi contoh, bukan malah memicu api. Kami mendesak aparat dan lembaga terkait bertindak tegas, tanpa kompromi terhadap siapapun yang mencoba memecah belah masyarakat,” pungkasnya.(Tim)
