Jhazirahtimur.com – Sebagian kerugian negara akibat dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) berhasil dikembalikan. Ketiga terdakwa telah menitipkan total uang senilai Rp436 juta ke rekening Kejaksaan Negeri (Kejari) Haltim dalam rangka proses hukum yang tengah berjalan. Kepala Kejari Haltim, Firdaus Affandi,…
Jhazirahtimur.com – Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Kejati Malut) tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan penyelewengan anggaran tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malut pada periode 2019–2024. Dalam proses penyelidikan tersebut, Kejati Malut telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, antara lain mantan Ketua DPRD Malut Kuntu Daut, Sekretaris DPRD (Sekwan) Abubakar Abdula, serta Zulkifli Bian…
Jhazirahtimur.com – Keterlambatan pencairan tunjangan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara untuk Januari 2026 menjadi perhatian publik. Gubernur Maluku Utara Sherly Laos mengungkapkan bahwa masalah ini terkait dengan berakhirnya masa berlaku Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai tunjangan DPRD serta masih menunggu hasil evaluasi dari lembaga terkait. Menurutnya, pembayaran terhambat karena adanya catatan pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati)…
Jhazirahtimur.com – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, secara resmi membuka agenda strategis bertajuk “Akselerasi UMKM Naik Kelas sebagai Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Masa Depan” yang diselenggarakan di Dhuafa Center, Ternate, Rabu (21/1). Acara kerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dihadiri sekitar 600 peserta dan 20 pelaku UMKM lokal, dengan fokus utama peluncuran…
Jhazirahtimur.com– Tindak lanjut atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait realisasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Maluku Utara pada tahun-tahun sebelumnya disebut belum sepenuhnya rampung. Hal tersebut disampaikan Inspektur Provinsi Maluku Utara, Nany Riyana Pakaya, saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya di Kantor Inspektorat Provinsi Maluku Utara, Senin (19/1/2026),…
Jhazirahtimur.com – Kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Sinas Kesehatan (Dinkes) Halsel mencatat total 185 kasus HIV sejak 2020 hingga 2025. Kepala Dinas Kesehatan Halsel, Asia Hasyim, mengungkapkan bahwa data tersebut saat ditemui wartawan, Selasa (20/1/2025). Ia menegaskan, lonjakan kasus menjadi…
Jhazirahtimur.com — Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos meresmikan kantor baru Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku Utara, Selasa (20/1/2026). Peresmian tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe. Peresmian kantor baru itu dinilai sebagai langkah strategis Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperkuat sistem pelayanan publik di sektor ketenagakerjaan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas…
Jhazirahtimur.com — Mantan Bupati Halmahera Barat (Halbar), Danny Missy, telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pembuatan Letter Sign bertuliskan “Welcome to Halbar”. Pemeriksaan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Halbar untuk mendalami keterlibatan sejumlah pihak dalam proyek tersebut. Mantan Kepala Kejari Halbar, Fahri, mengonfirmasi bahwa Danny Missy telah dimintai keterangan oleh penyidik…
Jahzirahtimur.com– Penonaktifan empat Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) menuai sorotan tajam. Langkah tersebut dinilai berpotensi sarat kepentingan, terlebih setelah muncul pernyataan yang bertolak belakang antara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat Malut. Akademisi Universitas Khairun (Unkhair), Dr Muamil Sunan, mengingatkan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda agar tidak…
Jhaziratimur.com – Tim pemenangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara terpilih, Serly Tjoanda–Sarbin Sehe, mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar segera menghentikan segala bentuk jual beli jabatan serta praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Peringatan tersebut menyusul mencuatnya isu serius terkait dugaan transaksi jabatan dan…
