Sinergi BPPRD dan BPKAD Ternate Dorong Satu Data Keuangan yang Akurat
TERNATE, Jhazirahtimur.com – Guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan serta akuntabel, Pemerintah Kota Ternate gencar menggerakkan kerja sama antara perangkat daerah terkait. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kini semakin mempererat kolaborasinya untuk membangun sistem satu data keuangan daerah yang terintegrasi dan benar-benar akurat.
Kerjasama strategis ini menjadi pijakan penting untuk menyelaraskan seluruh alur pengelolaan keuangan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan yang komprehensif.
Perwakilan Kepala BPPRD Kota Ternate, Kepala Bidang Pengawasan Pajak Erwin Se, menyampaikan bahwa sinkronisasi data khususnya di sektor pendapatan daerah akan memberikan dampak nyata pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Dengan integrasi data yang baik, kita bisa menghilangkan perbedaan informasi antar instansi. Sehingga, pengambilan kebijakan bisa dilakukan dengan tepat waktu dan berdasarkan data yang valid,” jelasnya.
Kedua instansi berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi, memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, serta mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola data keuangan. “Kita harapkan langkah ini bisa menghasilkan sistem keuangan daerah yang lebih efisien, akuntabel, dan menjadi pendorong pembangunan yang berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Plt Kepala BPKAD Kota Ternate Amiruddin Abd Hamid menegaskan bahwa penguatan sistem data terintegrasi adalah dasar utama untuk membangun pengelolaan keuangan daerah yang modern dan terbuka. Hal ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan, terutama pada sektor PAD dan belanja daerah.
“Di era pemerintahan yang semakin modern dan berbasis digital, integrasi data keuangan adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Kami akui, selama ini masih ada perbedaan data antar instansi yang bisa menghambat proses perencanaan dan pengambilan kebijakan,” ujar Amiruddin.
Ia menjelaskan bahwa melalui sinergi ini, seluruh data keuangan dari sektor pajak maupun retribusi akan terpadu dalam satu sistem yang sama, sehingga menjadi lebih akurat dan mudah diakses. Proses pelaporan juga akan menjadi lebih cepat dan tepat, sekaligus memperkuat koordinasi antar OPD dalam menyusun kebijakan fiskal yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Selain itu, integrasi data juga diharapkan dapat meminimalkan risiko kebocoran pendapatan daerah serta meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak dan pembayar retribusi. Pihaknya menetapkan target untuk mengimplementasikan satu data keuangan daerah secara bertahap, dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terstandarisasi dan terpusat.
“Kita berharap kedepannya, pengelolaan keuangan daerah Kota Ternate bisa semakin transparan, akuntabel, dan benar-benar mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” pungkas Amiruddin.
