TERNATE, JhazirahTimur – Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah mengalokasikan dana BOSDA senilai Rp31 miliar dengan harapan menghapus uang komite dari siswa dan mewujudkan program Sekolah Gratis tingkat SMA. Namun, fakta menunjukkan kebijakan ini belum berjalan sempurna – sebuah kenyataan yang disampaikan Gubernur Sherly Thoanda dalam Forum Kepala Daerah se-Malut, Rabu (17/12), di Hotel Bela Ternate, di hadapan 10 bupati dan wali kota.
Dengan nada yang tegas namun penuh perhatian, Serly menegaskan seluruh SMA di Malut seharusnya telah bebas dari pungutan semacam itu.
“Masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota silakan melapor jika masih menemukan praktik ini,” pintanya, dengan harapan setiap anak bisa belajar tanpa beban tambahan.
Namun, di balik masalah itu tersembunyi persoalan struktural yang menyentuh hati. Di pulau-pulau terpencil seperti Rao dan Hiri, sekolah memiliki jumlah siswa yang sangat sedikit dan sepenuhnya bergantung pada guru honorer. Dana BOS dan BOSDA ternyata tidak cukup untuk menutupi gaji mereka – membuat sekolah terpaksa meminta iuran dari siswa, bukan karena keinginan, melainkan karena keterbatasan.
“Ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Sherly. “Solusinya adalah menata ulang komposisi guru ASN dan honorer, agar beban gaji tidak terasa terlalu berat bagi sekolah.”
Selain itu, ia juga menyentuh masalah data sosial yang kurang akurat, yang mempengaruhi program beasiswa provinsi. Dari target 1.000 mahasiswa penerima, realisasi 2025 baru mencapai 540 orang – karena banyak anak dari keluarga miskin tidak tercatat dalam kategori desil 1–4. Untuk mengatasinya, Pemprov akan melakukan pemadanan data Dukcapil dengan BPS, serta meminta kabupaten/kota menandatangani nota kesepahaman agar data kemiskinan lebih valid.
Di hadapan para kepala daerah, Sherly menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Malut yang mencapai 39,1 persen tidak boleh hanya menjadi angka yang indah di atas kertas. “Keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa jauh manfaatnya sampai ke masyarakat, terutama ke pulau-pulau terluar – dalam akses pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan keadilan layanan publik,” ujarnya.
Forum ini diharapkan menjadi titik balik saat pemerintah daerah bersatu untuk lebih jujur pada data, dan lebih penuh kasih dalam memastikan setiap kebijakan benar-benar dirasakan oleh yang paling membutuhkan.
