Nasri Abubakar Buka Musrenbang RKPD Ternate TA 2027, Fokus Penguatan City Branding Kota Rempah

Jhazirahtimur.com – Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, secara resmi membuka Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Perencanaan 2027. Kegiatan yang berlangsung di Royal Resto Kalumpang pada hari Selasa (10/3/2026) ini dihadiri juga oleh Sekretaris Daerah Kota Ternate, H. Rizal Marsaoly, serta seluruh Kepala OPD dan Camat se-Kota Ternate.

Musrenbang RKPD tahun ini mengambil tema “Penguatan City Branding Ternate Sebagai Kota Rempah dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Berbasis Kepulauan melalui Peningkatan Daya Saing Industri Kreatif, UMKM, IKM, serta Pemberdayaan Kapasitas Penyandang Disabilitas”.

Dalam amanat pembukaan, Wakil Wali Kota Nasri Abubakar menyampaikan bahwa penyusunan RKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2027 merupakan tahapan krusial dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate 2025–2029, sekaligus menjadi alat utama untuk mengarahkan arah kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.

Menurutnya, prioritas pembangunan Kota Ternate tahun 2027 akan fokus pada dua pilar utama: penguatan identitas kota sebagai Kota Rempah dan pengembangan kawasan ekonomi strategis berbasis kepulauan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi daerah. Di samping itu, juga akan diperhatikan pengembangan iklim usaha yang kondusif melalui peningkatan daya saing industri kreatif, UMKM, dan IKM, serta peningkatan kapasitas penyandang disabilitas melalui program pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan yang inklusif.

“Pemerintah Kota Ternate akan terus mendorong percepatan pelaksanaan agenda prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD 2025–2029, sebagai wujud upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.

Kebijakan pembangunan yang dirumuskan tersebut merupakan hasil proses penyusunan yang melibatkan berbagai aspirasi masyarakat serta tanggapan terhadap berbagai isu aktual dalam pembangunan perkotaan.

Oleh karena itu, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD menjadi momentum penting untuk memastikan setiap program pembangunan yang direncanakan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang akan datang.

“Saya ingin menegaskan bahwa Pemerintah Kota Ternate akan terus mengawasi setiap tahapan proses perencanaan pembangunan, mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tahap penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” ujarnya.

“Hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui jalur Musrenbang dapat diakomodasi secara maksimal dalam kebijakan pembangunan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate, Thamrin Marsaoly, dalam laporannya menyampaikan bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, sistem perencanaan pembangunan nasional telah menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan di daerah selama lebih dari dua dekade.

Dalam pelaksanaannya, salah satu poin penting adalah partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemerintah Kota Ternate pada tahun 2026 telah melaksanakan Musrenbang Komunitas “Ternate Youth Planner” untuk kalinya keempat, sebagai wadah bagi generasi muda untuk memberikan ide dan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Thamrin menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan telah selesai dilakukan, yang menghasilkan berbagai usulan dan aspirasi masyarakat yang telah disepakati bersama sebagai bahan dasar penyusunan RKPD Kota Ternate Tahun 2027.

“Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan RKPD sebelum memasuki tahap perumusan Rancangan Akhir RKPD Kota Ternate Tahun 2027,” jelasnya.

Melalui forum ini, berbagai aspirasi masyarakat, arahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta rencana kerja masing-masing perangkat daerah diselaraskan untuk merumuskan prioritas pembangunan Kota Ternate Tahun 2027 yang lebih fokus, terarah, dan efektif. Dengan demikian, pemanfaatan APBD yang terbatas dapat dioptimalkan untuk menghasilkan program pembangunan berkualitas yang memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa isu strategis yang menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan prioritas pembangunan antara lain:

– Penguatan struktur ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, perdagangan, dan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan daya saing Ternate sebagai pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Maluku Utara.

– Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kapasitas generasi muda dalam menghadapi perubahan ekonomi dan kemajuan teknologi.

– Penataan ruang kota dan penguatan infrastruktur untuk mengatasi keterbatasan lahan di pulau serta mendukung pembangunan permukiman dan penyediaan infrastruktur dasar yang teratur dan berkelanjutan.

– Penguatan ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana mengingat kondisi geografis Ternate yang berada di kawasan dengan gunung api aktif dan wilayah pesisir yang luas.

– Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berbasis digital melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, pengelolaan data, dan pelayanan publik.

“Diharapkan dengan demikian, pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, dan IKM dapat terus tumbuh, didukung oleh penguatan kawasan ekonomi strategis serta peningkatan konektivitas ekonomi daerah,” ucapnya.

Selain itu, pembangunan daerah juga diarahkan untuk memastikan inklusivitas, melalui peningkatan kapasitas dan akses bagi penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah.

“Dengan demikian, pembangunan Kota Ternate tidak hanya diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas kota, meningkatkan daya saing ekonomi lokal, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kota Ternate,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *