Jhazirahtimur.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Tim Penanganan Darurat kembali meninjau lokasi terdampak banjir di Kabupaten Halmahera Utara, Sabtu (7/2/2026). Peninjauan difokuskan pada sejumlah jembatan dan ruas jalan vital yang mengalami kerusakan akibat banjir besar pada awal Januari 2026.
Rombongan dipimpin Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Utara, Fehby Alting, didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Daniel Panannangan, serta tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Sejumlah lokasi yang ditinjau antara lain Jembatan Ake Sakita, Jembatan Ake Kusuwani, Jembatan Ake Aru, serta satu jembatan di Desa Pacao, Kecamatan Loloda Utara. Tim juga memeriksa kondisi ruas jalan longsor di Desa Posi-posi pada ruas Negidiho–Lapi dan Lapi–Darume yang direncanakan masuk dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
Peninjauan dimulai pukul 08.30 WIT dari Jembatan Ake Aru. Di lokasi ini, oprit jembatan tidak mampu menahan derasnya arus banjir akibat hujan intensif pada 6–9 Januari 2026. Akibatnya, oprit kiri dan kanan sepanjang 69,68 meter terlepas dari badan jembatan dan memutus total akses utama masyarakat Galela dan Loloda menuju pusat Kabupaten Halmahera Utara.
Kepala BPBD Maluku Utara, Fehby Alting, mengatakan penanganan darurat dilakukan berdasarkan instruksi langsung Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, setelah menerima laporan kerusakan infrastruktur.
“Gubernur menginstruksikan agar penanganan darurat segera dilakukan sehingga akses masyarakat kembali terbuka, mobilitas pulih, dan distribusi barang berjalan normal,” ujar Fehby di lokasi, Senin (9/2/2026).
Ia menjelaskan, BPBD bersama Dinas PUPR telah membuka akses sementara melalui penimbunan badan oprit. Sementara itu, Balai Wilayah Sungai (BWS) membangun bronjong untuk mengarahkan aliran sungai agar tidak kembali merusak struktur jembatan, dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) menyiapkan pembangunan oprit permanen di sisi kiri dan kanan jembatan.
Peninjauan ini juga melibatkan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Inspektorat Provinsi, serta mendapat pengawasan dari anggota DPRD Maluku Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara–Morotai, Aksandri Kitong, guna memastikan proses penanganan berjalan cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.
Aksandri mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui BPBD dan PUPR yang telah membangun jembatan darurat di sejumlah titik terdampak, termasuk di Desa Pacao.
“Saat ini masih ada beberapa desa terdampak yang terus dipantau, seperti Galao, Kapa-Kapa, Kailupa, dan Darume. Pekerjaan sementara hampir rampung,” ujarnya.
Ia menegaskan, meskipun perbaikan infrastruktur membutuhkan anggaran besar, penanganan bencana tidak dapat ditunda.
“Ini menyangkut keselamatan masyarakat dan kepentingan orang banyak. DPRD akan terus mengawal. Respons Pemprov Maluku Utara sangat cepat dan luar biasa,” katanya.
Sementara itu, warga Desa Pacao, Amrul Walanda, mengatakan jembatan di desanya rusak akibat banjir besar setelah hujan deras selama dua hari berturut-turut, diperparah kondisi jembatan yang sudah tua karena berbahan kayu.
Ia mengapresiasi pembangunan jembatan darurat yang dilakukan pemerintah provinsi sehingga akses masyarakat kembali terbuka.
“Ini akses utama warga Loloda ke Halmahera Utara. Sekitar 10 hari terputus, alhamdulillah sekarang sudah bisa dilalui,” ujarnya.
Warga berharap pemerintah segera membangun jembatan permanen berbahan beton agar lebih tahan terhadap banjir di masa mendatang.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana sebagai penopang utama aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah utara Pulau Halmahera.
