JhazirahTimur.com – Di tengah lautan kepulauan yang membentang luas, Provinsi Maluku Utara mencatatkan prestasi gemilang dalam sektor kesehatan. Pemerintah daerah yang dipimpin Gubernur Sherly Tjoanda berhasil membawa pulang Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Madya dari BPJS Kesehatan, sebuah pengakuan yang menyimbolkan langkah nyata menuju pemenuhan hak kesehatan bagi seluruh rakyat.
Penghargaan yang diserahkan dalam ajang nasional UHC Award di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Selasa (27/1/2026), bukanlah sekadar piala atau piagam kosong. Ia menjadi bukti bahwa cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tanah air Bidadari telah menjangkau sebagian besar penduduk, bahkan telah memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan secara nasional.
Tak hanya Maluku Utara. Secara luas, tahun ini sebanyak 31 provinsi dan 397 kabupaten/kota di seluruh Indonesia menerima anugerah serupa dalam berbagai kategori, mencerminkan komitmen bersama dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif.
Namun di balik kebanggaan atas penghargaan ini, tergambar jelas peta pekerjaan rumah yang masih panjang. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengingatkan bahwa kategori Madya hanyalah titik awal; daerah diharapkan mampu melesat ke jenjang UHC Utama pada tahun mendatang. “Penilaian UHC bukan hanya tentang angka peserta,” tegasnya, “melainkan juga bagaimana pembiayaan dapat berkelanjutan dan mutu layanan kesehatan benar-benar merata di setiap pelosok.”
Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengakui bahwa capaian ini tak tercapai sendirian. Ia adalah hasil sinergi erat antara pemerintah provinsi dengan seluruh kabupaten/kota di bawahnya, serta kerja sama yang solid dengan BPJS Kesehatan. Sejak awal kepemimpinan Gubernur Sherly, sektor kesehatan memang telah diangkat sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah.
Namun realitas di lapangan seringkali berbeda dengan angka di kertas. Keterbatasan infrastruktur fasilitas kesehatan di pelosok kepulauan, distribusi tenaga medis yang masih menyebar tidak merata, hingga variasi kualitas layanan antar daerah, masih menjadi batu sandungan yang harus diatasi bersama.
Ke depannya, keberhasilan UHC di Maluku Utara tidak akan lagi diukur hanya dari seberapa banyak penduduk yang terdaftar sebagai peserta JKN. Yang lebih penting adalah sejauh mana setiap orang—baik yang tinggal di pusat kota maupun di pulau-pulau terpencil—benar-benar merasakan kemudahan akses, kecepatan pelayanan, dan mutu kesehatan yang setara, tanpa memandang status atau lokasi tempat tinggal mereka. Itulah target sejati yang harus diraih dalam perjuangan membangun negeri yang lebih sehat dan adil.
