Jhazirahtimur.com – Lorong yang semakin menyempit seolah jadi jalan masuk menuju dunia yang terpisahkan dari geliat Kota Ternate yang sedang berusaha bangkit. Di Kelurahan Kalumata, di balik tembok-tembok permukiman yang rapat berdempetan, sebuah rumah berdinding tripleks berdiri menyendiri – bagian atapnya sudah berlubang, menerbangkan percikan air hujan setiap kali langit menangis, dan tiang penyanggahnya tampak siap roboh kapan saja.
Tak ada yang menyangka bahwa pada Jumat (6/2), langkah kaki Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos akan berhenti tepat di depan pintu rumah yang hampir tak terlihat itu. Ia datang bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan sebagai seseorang yang ingin memastikan: apakah tangan negara benar-benar mampu menjangkau mereka yang paling membutuhkan, atau hanya sekadar bayangan di atas kertas kebijakan?
Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang digulirkan di provinsi kepulauan ini kerap disebut sebagai “perjalanan turun ke bawah” – sebuah upaya untuk menyentuh akar masalah kemiskinan yang selama ini tertinggal jauh di belakang agenda pembangunan. Maluku Utara, dengan segala keindahan pulau-pulau yang tersebar di Timur Indonesia, ternyata menyimpan luka dalam yang terbungkus rapi di balik kepadatan permukiman perkotaan.
Di dalam rumah yang hampir roboh itu, Eka Abdul Halim duduk menyusun sayuran yang akan dijual ke pasar esok pagi. Ia hidup bersama suami yang bekerja sebagai buruh harian dan dua anaknya – yang satu masih bermain di taman kanak-kanak, yang lain baru mulai mengenal buku pelajaran di sekolah dasar. Mereka memang memiliki sebidang tanah, namun tangan mereka yang bekerja keras tak pernah cukup untuk merubah atap bocor menjadi tempat berlindung yang layak.
“Sudah lama seperti ini, Bu… kadang malam saya menangis diam-diam melihat anak-anak tidur di lantai yang basah karena hujan menerobos atap,” ucap Eka dengan suara pelan, sambil menyeka sudut mata yang mulai merah.
Seorang pejabat yang menemani gubernur hanya bisa mengangguk perlahan. “Kelayakan rumahnya bukan lagi masalah yang bisa diperdebatkan. Ini sudah bukan tempat untuk tinggal,” katanya dengan nada tertekan.
Tak jauh dari sana, di sebuah rumah tetangga yang juga tak jauh lebih baik, Safrina berdiri menyambut kedatangan gubernur. Perempuan berusia 52 tahun itu sudah janda sekian lama, harus mengayomi empat anak sendirian dengan bekerja mencuci pakaian di rumah-rumah tetangga. Ia tidak punya tanah sendiri, hanya bisa menumpang di bilik kecil yang disewakan dengan biaya murah. Setiap hari, ia harus berjuang agar anak-anaknya bisa makan tiga kali sehari, sementara impian memiliki rumah sendiri hanya tinggal khayalan yang tak mungkin terwujud.
“Kita hanya rakyat kecil, Bu. Kadang merasa seolah dunia sudah melupakan kita di sudut ini,” ujar Safrina, mata penuh harap namun juga penuh dengan rasa putus asa yang sudah lama menyelimuti dirinya.
Sherly mengangguk perlahan, tangannya menyentuh tembok yang tipis dan retak. Ia tahu bahwa kasus seperti Eka dan Safrina bukanlah kebetulan. Mereka adalah wajah kemiskinan yang tersembunyi, yang tak pernah muncul dalam statistik yang indah di laporan tahunan. Selain bantuan perumahan, ia juga menawarkan jalan keluar lain – akses ke Program PNM Mekar, skema pembiayaan mikro tanpa agunan yang khusus dirancang untuk perempuan kepala keluarga.
“Pinjaman tidak besar, cicilan juga tidak memberatkan, dan tidak perlu ada jaminan apa-apa. Saya hanya ingin ibu-ibu seperti Anda bisa memiliki sesuatu yang bisa jadi modal untuk berdiri sendiri,” ujar Sherly dengan nada yang penuh perhatian.
Lurah Kalumata, Ari Akbar Tanlain, melihat kedatangan gubernur sebagai titik terang di akhir terowongan yang gelap. “Warga sudah menunggu lama kehadiran yang sebenarnya seperti ini. Bukan cuma ucapan manis, tapi ada solusi yang bisa diraih dengan tangan sendiri,” katanya, suara sedikit bergetar karena emosi.
Dari Kalumata, perjalanan terus berlanjut ke Kelurahan Maliaro dan Tubo. Di Maliaro, sebuah bilik sempit yang hanya bisa menampung tempat tidur dan beberapa perabot sederhana menjadi tempat tinggal Rani Brongkos – seorang perempuan kepala keluarga yang harus merawat anak dan cucunya sendirian. Menurut cerita warga sekitar, nama Rani sudah lama tercatat dalam daftar penerima bantuan rumah layak huni, namun tak pernah ada kabar lebih lanjut.
“Sudah dua tahun lebih saya menunggu, Bu. Kadang saya berpikir, mungkin saya tidak cukup beruntung untuk mendapatkan bantuan itu,” ujar Rani sambil menggendong cucunya yang sedang menangis.
Namun tak semua cerita memiliki awal yang menyakitkan dan akhir yang bahagia. Di Kelurahan Tongole, sebuah rumah yang seharusnya jadi tempat tinggal baru bagi keluarga penerima RTLH tahun lalu justru berdiri terbengkalai. Konstruksinya terhenti di tengah jalan karena konflik antar tetangga yang tak kunjung selesai. Dinding yang sudah dibangun sebagian mulai menguning, sementara bahan bangunan yang terbatas hanya menumpuk dan terkena hujan.
Sherly segera memanggil semua pihak terkait – dari fasilitator lapangan hingga ketua RT dan aparat keamanan setempat. Ia ingin tahu mengapa sebuah kebijakan yang baik justru berujung pada masalah yang menyakitkan.
“Kalau saya tidak datang kesini sendiri, masalah seperti ini akan terus tersembunyi. Mereka akan terus menunggu, sementara kita yang ada di atas tidak tahu apa yang terjadi di lapangan,” ujarnya dengan nada tegas namun penuh kesedihan. Ia menegaskan bahwa setiap hambatan harus ditembus dengan solusi konkret, karena warga tak boleh jadi korban dari kebijakan yang hanya indah di atas kertas.
Di Maluku Utara, sebuah provinsi yang harus berjuang dengan tantangan geografis dan sosial yang kompleks, kehadiran pemimpin secara langsung di tengah warga bukan sekadar simbol kepedulian. Ini adalah kebutuhan yang mendesak – sebuah bukti bahwa negara belum melupakan mereka yang hidup di rumah-rumah kecil, yang selama ini hanya bisa berdiam diri dan menyaksikan dunia berputar tanpa mereka.
Program RTLH, dengan segala keterbatasan dan masalah yang menyertainya, menjadi cermin yang jelas: sejauh mana kita benar-benar peduli pada mereka yang tak punya suara untuk bersuara?
