TERNATE JhazirahTimur – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencatatkan prestasi gemilang dalam tata kelola pemerintahan bersih dan berintegritas. skor 90 pada Monitoring Center for Prevention (MCSP) KPK tahun 2025, menempatkannya di posisi ketiga se-Indonesia. Tak puas dengan itu, Gubernur Sherly Tjoanda – perempuan pertama di Malut – memasang target lebih ambisius: meraih skor 95 dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2026.
Pernyataan itu disampaikan kepada awak media usai menyerahkan kaki palsu bagi penyandang disabilitas di Wasana Bahagia Ternate, Selasa (9/12/2025). Bagi Sherly, angka 90 bukan sekadar angka statis, melainkan cerminan perubahan radikal dalam sistem pencegahan korupsi yang dulu hanya meraih skor 71 (warna kuning) dan kini melompat ke zona hijau.
“Progres yang luar biasa! Tahun ini kita sudah rapi secara administrasi, harapannya bisa WTP pada 2025. Tapi tahun depan, target saya lebih jauh: skor MCSP minimal 95 dan seluruh rupiah APBD harus benar-benar produktif, bermanfaat bagi rakyat,” tegasnya dengan semangat.
Meskipun prestasi tercapai, Sherly mengakui masih ada titik lemah: belum dilakukan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa peningkatan skor MCSP harus berbanding lurus dengan manfaat nyata, bukan hanya pencapaian formal.
Untuk mewujudkannya, pemerintah provinsi telah melakukan kerja sama erat dengan BPKP dalam mereviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) seluruh kegiatan. Hasilnya? Penurunan satuan harga yang signifikan, rata-rata mencapai 30 persen – langkah krusial untuk mencegah pemborosan dan menutup celah praktik yang tidak sesuai aturan.
“Kita hanya membuat program yang benar-benar dibutuhkan. Reviu HPS ini membuktikan kita serius memastikan efisiensi setiap rupiah dari rakyat,” jelas Sherly.
Dalam momentum Hari Antikorupsi Sedunia, dia menegaskan kembali komitmen: tidak hanya menjaga skor MCSP tetap tinggi, tetapi memastikan seluruh proses pembangunan berjalan dengan integritas, transparansi, dan benar-benar menjawab kebutuhan publik. Dengan langkah-langkah ini, Malut diharapkan semakin kokoh menjadi contoh provinsi yang aman dari korupsi.
