Upaya Pengembalian Tunjangan DPRD Malut Dinilai Sinyal Pelanggaran Hukum
Jhazirahtimur.com – Upaya pengembalian tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara periode 2019–2024 yang belakangan mencuat ke publik dinilai sebagai sinyal kuat dugaan pelanggaran hukum dalam kebijakan pemberian tunjangan tersebut. Langkah ini muncul di tengah penanganan kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD Malut yang saat ini sedang diproses oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku…

