Jhazirahtimur.com – Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, melakukan kunjungan kerja untuk mengecek kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Maba Tipe C di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, pada Jumat (30/1/2026). Ia ditemani langsung oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub. Setelah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh fasilitas, Menteri Budi…
Jhazirahtimur.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih dalam tahap menunggu pencairan dana hak daerah senilai sekitar Rp613 miliar dari Pemerintah Pusat. Dana ini sangat krusial, tidak hanya untuk mendukung pemulihan pasca bencana tetapi juga untuk menyelesaikan berbagai kewajiban keuangan provinsi. Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, menyampaikan…
Jhazirahtimur.com – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026, bertempat di Hotel Bela Ternate, Kamis (29/1). Rakornas ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), A Fatoni, serta Sekretaris Daerah seluruh Provinsi di Indonesia, instansi vertikal terkait, dan peserta dari…
Jhazirahtimur.com – Upaya pengembalian tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara periode 2019–2024 yang belakangan mencuat ke publik dinilai sebagai sinyal kuat dugaan pelanggaran hukum dalam kebijakan pemberian tunjangan tersebut. Langkah ini muncul di tengah penanganan kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD Malut yang saat ini sedang diproses oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku…
Jhazirahtimur.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah, prosedur kerja, serta penyerapan anggaran pada tahun 2026 agar lebih optimal dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai tindak lanjut arahan tersebut, Kementerian Dalam Negeri akan menggelar agenda nasional yang membahas pengelolaan keuangan daerah, dengan Provinsi Maluku Utara…
JhazirahTimur.com – Di tengah lautan kepulauan yang membentang luas, Provinsi Maluku Utara mencatatkan prestasi gemilang dalam sektor kesehatan. Pemerintah daerah yang dipimpin Gubernur Sherly Tjoanda berhasil membawa pulang Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Madya dari BPJS Kesehatan, sebuah pengakuan yang menyimbolkan langkah nyata menuju pemenuhan hak kesehatan bagi seluruh rakyat. Penghargaan yang diserahkan…
Jhazirahtimur.com – Penanganan kasus dugaan korupsi tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara (Malut) kian menimbulkan tanda tanya di publik. Proses penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara dinilai tidak berjalan maksimal. Akademisi hukum, Hendra Karianga, menilai penyelidikan perkara tersebut seharusnya dilakukan secara serius dan menyeluruh, mengingat dugaan korupsi tunjangan DPRD melibatkan…
Jhazirahtimur.com – Sebagian kerugian negara akibat dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) berhasil dikembalikan. Ketiga terdakwa telah menitipkan total uang senilai Rp436 juta ke rekening Kejaksaan Negeri (Kejari) Haltim dalam rangka proses hukum yang tengah berjalan. Kepala Kejari Haltim, Firdaus Affandi,…
Jhazirahtimur.com – Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Kejati Malut) tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan penyelewengan anggaran tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malut pada periode 2019–2024. Dalam proses penyelidikan tersebut, Kejati Malut telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, antara lain mantan Ketua DPRD Malut Kuntu Daut, Sekretaris DPRD (Sekwan) Abubakar Abdula, serta Zulkifli Bian…
Jhazirahtimur.com – Keterlambatan pencairan tunjangan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara untuk Januari 2026 menjadi perhatian publik. Gubernur Maluku Utara Sherly Laos mengungkapkan bahwa masalah ini terkait dengan berakhirnya masa berlaku Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai tunjangan DPRD serta masih menunggu hasil evaluasi dari lembaga terkait. Menurutnya, pembayaran terhambat karena adanya catatan pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati)…
